Medan, 22 Juni 2020, Walhi Sumatera Utara bersama beberapa kelompok tani hutan dari Kabupaten Langkat melakukan kunjungan audiensi ke komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat komisi B DPRD Sumut membahas upaya penyelesaian berbagai permasalahan di kawasan hutan, termasuk hutan pesisir dan hutan di seluruh kawasan Sumatera Utara, Pukul 14.00 – 16.05 WIB.

Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Victor Silaen, SE dan beberapa Jajaran Anggota DPRD Sumatera Utara, Komisi B, seperti Parsaulian Tambunan, Sumihar Sagala, Saut B. Purba, dan Sugianto Makmur menerima langsung kunjungan Walhi Sumatera Utara bersama kelompok Tani Nipah, dan Kelompok Mangrove Jaya, Kabupaten Langkat.

Dalam paparan Walhi Sumatera yang disampaikan oleh Khairul Bukhari, bahwa Walhi Sumatera Utara mencatat bahwa Alih Fungsi Hutan seringkali berakibat pada perubahan bentang sebuah kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, industri kehutanan, dan pertambakan, dan industri kayu serta arang. Oleh karenanya, tidak hanya berbagai permasalahan yang bersifat fisik saja, namun berkontribusi pada permasalahan konflik tenurial di kawasan hutan antara masyarakat lokal dengan entitas bisnis baik korporasi, atau perorangan.

Dalam Paparan tersebut, Walhi Sumatera Utara mencatat bahwa selama periode/kurun waktu 2015-2019, sekitar 174.385.31 Ha kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Perubahan kebijakan penunjukan kawasan hutan yang telah merubah status dan fungsi suatu kawasan hutan telah berakibat pada terkonversinya hutan menjadi areal perkebunan. Seringkali areal perkebunan dirambah dan dialihfungsikan oleh oknum tertentu demi keuntungan semata.

Salah satu contoh, Pengrusakan Kawasan hutan Mangrove di Pesisir Langkat masih rutin terjadi hingga hari ini. Satu diantara banyak masalah tersebut dialami oleh Kelompok Tani Nipah, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Upaya rehabilitasi Mangrove oleh kelompok Tani Nipah kerap mendapat hadangan dan tantangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menanam kelapa sawit di kawasan hutan.

Bersama Kelompok Tani Nipah, Desa Kuala Serapuh, dan Kelompok Tani Mangrove Jaya, Langkat, Walhi Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa di pesisir timur Sumatera Utara, alih fungsi mangrove pun kerap terjadi dan mengalihkan areal mangrove menjadi kelapa sawit meskipun areal yang dialihfungsikan adalah areal swakelola hutan yang diperuntukkan kepada kedua kelompok tersebut (Kelompok Tani Nipah dan Mangrove Jaya) seuai dengan SK perjanjian pengelolaan hutan berbasis kemitraan dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) 1 (satu) Stabat dan SK perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan kedua kelompok tersebut kerap mendapat intimidasi dari pengusaha (pemodal yang melakukan alih fungsi hutan mangrove).

“Kami merasa sangat dirugikan, sejak 2016, sudah menghijaukan hutan, namun sekarang akhirnya dihancurkan, berbagai bantuan pemerintah atas penghijauan untuk dilakukan secara swadaya oleh masyarakat gagal. Pohon-pohon dan upaya reboisasi kami dirusakin oleh perkebunan yang tanpa izin itu. Apalagi sekarang di tengah pandemi.” Tegas Samsul, Ketua Kelompok Tani Nipah, Desa Kuala Serapuh Kec, Tanjung Pura, Langkat.

Sama halnya dengan yang kelompok Mangrove Jaya alami, Mail, seorang pengurus kelompok ini yang menyesalkan sifat abai instansi pemerintah terkait atas persoalan yang kelompok tersebut hadapi. “Sampai saat ini, meskipun sudah ada beberapa pelaporan ke instansi terkait ada ketegasan dinas kehutanan. Kita harap disini DPRD Sumut segera buat pansus kehutanan, dan libatkan kasus kasus perhutanan sosial lainnya. Persoalan yang kami hadapi sama dengan yang kelompok Nipah hadapi, kami berhadapan dengan pengusaha, malah Negara tidak hadir, Ketua kami pun telah dikriminalisasi oleh pengusaha perkebunan, dan deliknya adalah kasus narkoba.” Tegas Mael.

Sumihar Sagala, anggota komisi B DPRD Sumatera Utara, memberikan komentar atas permasalahan yang kedua kelompok tersebut alami. Kami mengapresiasi dan harapan kami juga bisa bekerja sama dengan Walhi Sumut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan hutan. Sama halnya dengan yang disampaikan Parsaulian Tambunan yang menyadari akan berbagai permasalahan pengelolaan di kawasan hutan. “ada cara sporadis, dan sistematis seperti yang dilakukan perusahaan. Lalu ada persoalan umum yang kita ketahui seperti alih fungsi. Berbagai kerusakan tadi yang sudah dijelaskan, saya sepakat ini untuk ditindaklanjuti sebelum dibentuk pansus itu. Kedua, kita turun langsung ke lapangan biar jelas kita memperoleh informasi, dan yang ketiga, kita harus turut duduk bersama juga dengan pengusaha-pengusaha kebun sawit di Langkat tersebut.” Pungkasnya.

Sugianto Makmur, anggota komisi B DPRD Sumut menyampaikan bahwa ia sedikit sudah memahami berbagai persoalan Hutan di Sumatera Utara dan Hutan mangrove di pesisir. “Kita sudah dengar dari beberapa pihak, SK sudah keluar, namun ekseskusi nya yang belum bisa, entah kenapa. Setelah kita kelilingi, hampir semua tepian sungai dari Langkat sampai Madina, sudah dipenuhi sawit. Saya setuju kalau dibuat pansus, karena tidak ada pilihan lain. Saya sendiri menyekasikan keuntungan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dengan selaras dengan alam. Saya pikir, kawan kawan di Walhi sudah memiliki langkah yang jauh dalam memandang lingkungan. Bicara kasus di Langkat, dimana dasar hukum yang sudah ada, namun tanpa eksekusi.”

“Saya pikir kita bisa datang, lalu dalam dua minggu setelah itu sudah bisa kita rekomendasikan perioritas penyelesaiannya. Bagi saya masyarakat itu, masyarakat bisa menikmati hasil hutan secara ekonomi. Kita harus juga memberi solusi bagaimana hasil hutan bukan kayu bisa mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat sekitar, sehingga tidak ada upaya untuk merusak hutan bahkan justru menjaga hutan. mungkin bisa diusulkan untuk bagaimana masyarakat hutan mempunyai nilai ekonomis tanpa harus merusak hutan.” tambahnya.

Dana Tarigan, Direktur Walhi Sumatera Utara menambahkan bahwa alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit semakin masif dan masih terus berlangsung sampai saat ini. “Khusus di kawasan hutan di areal pesisir, Walhi Sumatera Utara telah melakukan analisa citra satelit, kami melihat sekitar 80 % kawasan Hutan Mangrove khususnya di pantai timur Sumatera Utara sudah rusak. Berbagai penyebab adalah adanya tambak, perkebunan sawit, industri arang dsb. Perkebunan sawit yang ada di kawasan hutan, sangan banyak yang tidak jelas izinnya, dan masalahnya perkebunan ini banyak dimiliki orang penting juga.

Menurut Dana, contoh kasus ini adalah kelompok yang telah mendapat izin perhutanan sosial dari KLHK namun, ada perkebunan sawit yang berada di wilayah yang sama. “Memang, ekonomi perlu, tapi bukan pula perkebunan sawit saja yang menjadi penopang ekonomi, harus diperhatikan keberlanjutan hutan dan lingkungan”. Menurutnya yang paling penting adalah tata kelola perkebunan yang tidak merambah kawasan hutan.

Dengan dilaksanakannya diskusi ini, selaku Direktur Walhi Sumatera Utara, Dana Tarigan meminta agar DPRD Sumatera Utara, dalam hal ini Komisi B untuk menginisiasi terbentuknya tim terdiri dari DPRD, Pemerintah, dan elemen masyarakat sipil yang bisa bekerja sama beberapa hal terkait penyelesaian berbagai permasalahan dalam kawasan hutan seperti:

  1. Melakukan penelusuran luasan kawasan hutan (30 %) kawasan hutan di Sumatera Utara dan kesesuaian dengan daya dukung yang berpihak pada lingkungan dan rakyat.
  2. Menginventarisasi izin-izin yang ada di kawasan hutan, untuk mengetahui, yang mana kawasan hutan dan bukan kawasan hutan.
  3. Turut terlibat dan bersumbangsih pada penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan dan terlibat dalam mendorong kebijakan perhutanan sosial yang akses hutan memang diberikan hak kepada masyarakat. Dan,
  4. Hasil hutan bukan kayu yang bisa dikelola masyarakat lokal di sekitaran kawasan hutan.

Diakhir, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen, mengharapkan kerjasama untuk penyelesaian persoalan kawasan hutan di Sumatera Utara bisa dilakukan oleh DPRD Sumut bersama Walhi Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut. “Komisi B DPRD Sumatera Utara, merupakan legislator yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan hutan saat ini bekerja sama dan bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kita juga akan segera membentuk pansus, dan kami mengapresiasi Walhi Sumut telah memberi masukannya atas persoalan hutan ini, kami harap kita bisa bekerja sama”. Tutur Viktor Silaen, ketua Komisi B DPRD Sumut. Ini sudah menjadi agenda pembicaraan di Komisi B, bahwa dalam hal ini kita sudah punya wacana pembentukan pansus Hutan mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan hutan di Sumatera Utara. “Marilah kita tingkatkat komunikasi dan kerja sama untuk membuat gebrakan yang nyata atas kondisi hutan di Sumatera Utara, dan mulai kita inventarisir berbagai permasalahannya satu persatu yang jika dibiarin akan terjadi bencana.” Tutupnya.

Contact Person: Rian (089636180432)