Selasa (12/5/2020).- Walhi Sumatera Utara, mempertanyakan 6 (enam) orang berseragam Polisi Militer lengkap dengan senjata laras panjang hadir bersama seseorang Pengusaha yang diduga pemilik perkebunan di Desa Kwala Serapuh, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.
Saat ditemui beberapa orang anggota Kelompok Tani Nipah, Oknum Aparat Polisi Militer yang berasal dari pangkalan berandan tersebut beralasan hanya memantau dan melakukan patroli lapangan. Namun Pengawalan dilakukan di di lokasi perkebunan sawit yang diduga illegal yang berada di lokasi NKK (Nota Kesepakatan Kemitraan) atau SK KULIN (Surat Keterangan Pengakuan dan Perlindungan) kawasan hutan yang akses kelolanya diperuntukkan kepada Kelompok Tani Nipah seluas 242 Ha di Desa Kwala Serapuh Kec. Tanjung Pura, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6187/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/0/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Kelompok Tani Nipah dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat, Desa Serapuh, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara + 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) Hektar. Walhi Sumatera Utara menyadari bahwa Polisi Militer yang disingkat PM bertugas sebagai penegakan disiplin di lingkungan Militer dan melakukan penegakan dalam hal kedaulatan Negara bukan melakukan pembekingan pengusaha apalagi ini diduga illegal.

Sempat terjadi cekcok mulut antara Kelompok mangrove tani nipah yang menjadi dampingan WALHI Sumatera Utara merasa terganggu dan resah atas kehadiran 6 (enam) orang Polisi Militer dengan beseragam lengkap di lokasi Kemitraan Kehutanan Kelompok Mangrove Tani Nipah, ketika masyarakat mempertanyakan kehadiran 6 (enam) aparat Polisian Militer hadir dilokasi mereka dengan secara lantang menyatakan saya LISNUR dengan membusungkan dada kepada masyarakat sebagai Polisi Militer yang diduga berpangkat sertu dan beberapa rekannya yang berkantor di Pangkalan Berandan mengaku mendapat perintah dari kepala KPH I Wilayah I Stabat atas nama Puji Hartono.
Namun, saat Kelompok Tani Nipah melakukan klarifikasi via handpone kepada KPH I Wilayah I Stabat, Puji Hartono justru mengungkapkan bahwa Ia tidak pernah memerintah siapapun untuk datang ke lokasi termasuk Aparat Militer yang berseragam lengkap. Kelompok Tani Nipah menduga bahwa kehadiran 6 (enam) orang Aparat Polisi Militer yang berseragam lengkap bersama seorang pengusaha untuk melakukan pengawasan atau melakukan pembekingan perkebunan sawit yang di duga illegal di lokasi kemitraan kehutanan kelompok Tani Nipah.
Walhi Sumatera Utara berharap Komandan Wilayah Polisi Militer untuk melakukan tindakan tegas kepada Oknum Polisi Militer yang terduga melakukan pembekingan kebun sawit yang diduga illegal di lokasi kemitraan kehutanan kelompok mangrove tani nipah + 242 (dua Ratus Empat Puluh Dua) Hektar di desa Serapuh, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara.