Awal Februari 2020 lalu, Publik luas di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia telah disuguhkan sebuah artikel tentang transaksi fiktif yang sebuah perusahaan industri pulp and paper. Artikel tersebut ditulis dalam Majalah Tempo merupakan hasil investigasi dalam rentang setahun oleh sejumlah media yang tergabung dalam Indonesia Leaks terhadap PT, Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di beberapa kabupaten di dataran tinggi provinsi Sumatera Utara. PT. TPL, begitu orang sering menyebutnya, diduga telah melakukan manipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Tiongkok untuk memindahkan keuntungan Perusahaan ke Luar Negeri.

Artikel yang berjudul “Jurus Sulap Ekspor Kayu” tersebut menjelaskan adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari dengan dua perusahaan afiliasinya di Cina, DP Macao dan Sateri Holdings Limited di dataran Tiongkok. Transaksi mencurigakan tersebut ditemukan Tim Indonesia Leaks pada akhir 2018 lalu, dalam rentang waktu 2006-2017, Perusahaan yang dahulu bernama Indorayon tersebut telah melakukan manipulasi dokumen pencatatan ekspor di bea cukai di pelabuhan Indonesia untuk menghindari beban pajak. Angkanya pun mencapai ratusan miliar rupiah.

Adapun adanya dugaan transaksi fiktif tersebut didasari pada dokumen yang sifatnya open publik, adalah Laporan Sateri Holding Limited di Hongkong, yang mana pada dokumen laporan tahunan Perusahaan tersebut merupakan dokumen yang terbuka bagi publik. Salinan Dokumennya telah mengkonfirmasi bahwa adanya kontrak pemasaran antara PT. Toba Pulp Lestari dengan DP Macao di Tiongkok. Dan adanya nilai transaksi ekspor bubur kertas antara keduanya, yang mana DP Macao sebagai perantara dan menjual bahan baku bubur kertas jenis dissolving wood PT. TPL kepada Sateri Limited Holding. Kemudian seperti dijelaskan dalam artikel, bahwa sejumlah dokumen lain mengungkap bahwa antara Sateri dengan PT. TPL menginduk pada perusahaan dan pemegang saham yang sama.

Sementara itu, berdasarkan temuan Investigasi Indonesia Leaks tersebut yang tertulis dalam artikel majalah yang terbit dalam majalah Tempo pada 01 Februari 2020 lalu, ada beberapa kejanggalan yang diduga telah dilakukan PT. TPL, diantaranya:

Adanya dugaan manipulasi dokumen ekspor oleh PT. Toba Pulp Lestari demi menghindari beban pajak
Ada perbedaan kode barang ekspor produk PT. TPL, antara yang dilaporkan kepada Pemerintah dengan yang diterima konsumen di Tiongkok.
Adanya nilai keuntungan yang disembunyikan akibat perbedaan nilai transaksi produk PT. Toba Pulp Lestari yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Artikel tersebut pun, langsung mendapat respon dari PT. TPL. Perusahaan dengan luas konsesi lahan lebih dari 150 ribu hektar tersebut membantah seluruh dugaan tersebut. Semenjak artikel tersebut muncul, atensi publik yang tidak hanya berasal dari Sumatera Utara sangat tinggi dan dibahas dalam berbagai perbincangan di media sosial. Namun, sejak dipublishnya artikel hasil investigasi tersebut, sampai saat ini belum ada upaya dari Pemerintah untuk mendalami kasus tersebut. Mengingat Negara telah dirugikan atas praktek manipulatif PT. TPL tersebut.

Elemen organisasi Masyarakat Sipil di Sumatera Utara yang terdiri dari Walhi Sumatera Utara, Bakumsu, KSPPM, dan Aman Tano Batak menyikapi Pemerintah harus menindaklanjuti hasil Investigasi Indonesia Leaks terkait transaksi fiktif yang dilakukan PT. TPL tersebut. Masyarakat Sipil menyayangkan jika Pemerintah membiarkan perusahaan perampas wilayah-wilayah adat dan perusak lingkungan tersebut terus merugikan Negara, Masyarakat Adat, dan petani di sekitar kawasan Danau Toba. “Pemerintah harus usut tuntas kasus transaksi fiktif PT. Toba Pulp Lestari”