Medan Senin, 10 Februari 2020, Persoalan tenurial dan konflik agraria masih disoroti Koalisi Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara (HaRI, WALHI Sumut, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, dan AMAN Tano Batak). Berbagai konflik tenurial dan agraria yang menempatkan Masyarakat Adat di Sumatera Utara sebagai korban disinyalir karena belum adanya pengakuan Subjek Masyarakat Adat dan Objek (Wilayah Adat). Masuknya kembali (sejak 2017) Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ke dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2020 diharapkan agar DPRD Sumatera Utara segera mensahkan Ranperda tersebut.
Urgennya pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya di Sumatera Utara melalui Perda di tingkat Provinsi adalah sebagai payung hukum terhadap pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian konflik-konflik tenurial dan konflik agraria yang terus dialami Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Mengingat, Konflik yang bersifat struktural tersebut sangat rentan dialami oleh Masyarakat Adat. HaRI (Hutan Rakyat Institute) mencatat bahwa ada 48 komunitas masyarakat adat sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Sumatera Utara. Di sekitaran Danau Toba, terdapat 23 Komunitas masyarakat adat masih berkonflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari. HaRI mencatat, konflik tersebut berada di wilayah-wilayah adat yang luasnya mencapai 35.616, 43 Ha. Sedangkan 4 komunitas adat lainnya yang berada di sekitaran Danau Toba berkonflik dengan kehutanan, dan perkebunan.
Di Pesisir Timur Sumatera Utara, masyarakat adat Rakyat Penunggu menjadi korban perampasan lahan oleh PTPN II. Dari sekitar 76 kampong masyarakat adat Rakyat Penunggu, 20 Kampong Rakyat Penunggu sudah menduduki wilayah adatnya, walau hanya sebagian kecil saja yang sudah mereka kelola. Begitu pun mereka masih kerap dianggap penggarap oleh pihak PTPN II. Keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu masih dipinggirkan oleh Negara.
Oleh Karenanya, Koalisi Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara (HaRI, WALHI Sumut, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, dan AMAN Tano Batak) mendesak agar DPRD Sumatera Utara segera mensahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Ranperda Masyarakat Adat di tingkat Propinsi tidak hanya sebagai payung bagi pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat, namun disahkannya Ranperda tersebut akan bertujuan:
Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat serta hak Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara;
Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya;
Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan Masyarakat Adat;
Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara;
Mewujudkan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat;
Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hukum adat dan kearifan tradisionalnya.