Medan, 10 Desember 2019, Masyarakat Sipil di Sumatera Utara memperingati hari Anti Korupsi dan hari HAM internasional melalui kegiatan refleksi di lapangan Merdeka (tugu Pos Indonesia) Kota Medan. Dengan rangkaian kegiatan aksi panggung, musik, puisi, teatrikal, dan aksi bakar lilin serta pembagian bunga.
Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2019 menjadi momentum bersama khususnya bagi negara untuk merefleksikan dan menegakkan HAM dimana Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Tentunya, Penegakan HAM menjadi perioritas demi masa depan Indonesia dan tidak menjadi ajang seremonial semata bagi Negara.
Masih maraknya pelanggaran HAM di Sumatera Utara ini harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Elemen masyarakat sipil menyadari bahwa perlunya menghimpun kekuatan dalam kerangka mendorong keterlibatan aktif Negara dalam periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam melaksanakan penegakan HAM. Juga Pemerintahan Provinsi dan daerah serta Aparat Penegak Hukum. Karena Praktik pada hukum hak asasi manusia internasional modern yang ada saat ini menurunkan kewajiban negara (state obligation) pada negara pihak (state party).
Saat ini, kondisi Pemerintah yang sedang menyuarakan pentingnya investasi merupakan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, seringkali investasi bisa berakibat pada masyarakat di tempat dilaksanakannya suatu proyek investasi. Khususnya investasi di sektor sumber daya agraria. Dalam hal ini Negara harus memastikan bahwa investasi berakibat pada pelanggaran-pelangaran HAM.
Melalui acara ini, elemen masyarakat sipil menyampaikan bahwa pelanggaran HAM masih marak hingga saat ini. Negara tampak belum serius dalam melakukan upaya-upaya penegakan HAM. Di Sumatera Utara sendiri, pelanggaran HAM tergolong masih tinggi dan cenderung terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Elemen masyarakat sipil Sumatera Utara mencatat beberapa jenis pelanggaran HAM di berbagai sektor di Sumatera Utara yang belum mampu terselesaikan hingga sekarang.
Pertama, konflik agraria, Konflik agraria tetap signifikan dalam mewarnai catatan kelam pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Tahun 2019 menjadi momentum bagi perampasan tanah-tanah petani dan masyarakat adat. Setidaknya, ada 10 tanah petani dan masyarakat adat yang dirampas oleh perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri, dan proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini semakin memperlama bara api konflik agraria struktural di Sumatera Utara yang tidak jarang memposisikan petani dan masyarakat adat sebagai korban. Contohnya, di Sihaporas, dirampasnya wilayah adat Sihaporas berujung pada kriminalisasi 2 orang masyarakat adat. Di Desa Nambiki, menjelang hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019, masyarakat harus melihat tanah mereka digusur oleh perkebunan.
Kedua, praktek kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan Negara. Hal ini terjadi pada 24 September 2019 lalu, demo mahasiswa di Medan yang menolak disahkannya beberapa RUU kontroversial berujung pada penangkapan dengan cara kekerasan kepada puluhan mahasiswa.
Ketiga, ancaman terhadap demokrasi dalam konteks kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat. Polemik penggunan pasal karet melalui UU ITE menjadi kata kunci dalam menyampaikan kondisi demokrasi dalam bingkai kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di Medan, ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi juga terjadi. Seperti yang terjadi menimpa pers kampus Suara USU, sebuah artikel berujung pada pelarangan aktivitas pers mahasiswa dan berakibat pada pembubaran organisasi pers mahasiswa tersebut. Akhir Oktober 2019, ruang-ruang diskusi para aktivis di Medan pun menjadi sasaran pelemparan bom molotov dimana sampai sekarang kasus ini belum terungkap.
Keempat, Pelanggaran HAM atas keadilan ekologi, yaitu perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik harus diakui. Hal tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab Negara untuk menjamin penegakan hukum lingkungan. Sumatera Utara merupakan daerah rawan pelanggaran HAM Atas Keadilan Ekologi. Keadilan ekologi menjadi barang yang langka, Penegak hukum dalam penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam seakan tidak berdaya melawan Korporasi. Upaya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat.
Berbagai hal diatas menunjukkan bahwa Negara masih belum mampu menegakkan HAM. Nubuat pembangunan masih sering berakibat buruk kepada rakyat. Bahkan, berbagai upaya-upaya advokasi HAM dan pembelaan yang dilakukan oleh para aktivis dan masyarakat pada umumnya masih sering berakibat pada intimidasi dan kriminalisasi. Dan kematian aktivis pembela HAM, yaitu Golfrid Siregar yang disinyalir bahwa ada kejanggalan di balik kasus kematiannya pun sampai saat ini belum bisa ditelusuri penyebabnya
Oleh karena itu, Beberapa organisasi masyarakat sipil lintas sektor seperti KontraS Sumut, LBH Medan, Walhi Sumut, Bakumsu, Pusham Unimed, Cangkang Queer, Bitra, Litteraccy Coffee, HMI FISIP USU, HMI MPO, GMNI UMSU, GMNI Sejajaran Unika, Korsub, Pelopor Muda, YRKI, Sahdar, SPRT Sumut, Febri Pramasta Said, dan lain sebagainya menyuarakan secara bersama-sama bahwa Elemen masyarakat sipil harus kembali menghimpun kekuatan dalam kerangka mendorong keterlibatan aktif Negara dalam melaksanakan penegakan HAM melalui Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Aparat Penegak Hukum di Sumatera Utara.