Medan – Sidang ke-8 (delapan) gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Gubernur Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dilaksanakan pada 5 November 2018. Sidang dengan Nomor Register 110/G/LH/2018/PTUN-MDN dihadiri oleh Koordinator Kuasa Hukum WALHI Golfrid Siregar, SH beserta 7 rekan kuasa hukum lainnya. Sementara dari pihak tergugat dihadiri oleh Tulus Parluhutan Naibaho, SH selaku kuasa hukum tergugat.

Sidang terbuka yang berlangsung selama 3 jam ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya pada 22 oktober 2018 dengan agenda pengumpulan bukti-bukti dari objek sengketa. Dari pihak penggugat, pada sidang ke-8 (delapan) ini melengkapi bukti-bukti berupa dokumen amdal dan SK Gubernur.
Ditemui saat persidangan, Golfrid Siregar mengatakan bahwa bukti-bukti dari WALHI sudah lengkap dan siap memenangkan persidangan ini. “bukti-bukti dari kita sudah lengkap ya, sidang selanjutnya kita akan agendakan untuk menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli” Ujar Golfrid. “kita optimis WALHI akan menang dalam gugatan ini” tambah Golfrid

Ditemui secara terpisah, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara Dana Prima Tarigan menyampaikan bahwa Walhi Sumut mendorong energy baru terbarukan seperti PLTA, namun jika ada dampak buruk akibat pembangunan PLTA skala besar seperti terancamnya habitat Orangutan Tapanuli, maka kami akan selalu mengkritisi.
Disisi lain, kami juga mendesak melalui Pemerintah untuk mempublikasi kajian jika sudah dilakukan, sehingga masyarakat luas mengetahui dampak buruk apa yang akan terjadi jika pembangunan PLTA dilanjutkan, apalagi lokasi pembangunan PLTA berada di patahan Sumatera (patahan toru/fault zone of toru) dan berada di lokasi rawan gempa,” Ucap Direktur WALHI Sumut Dana Tarigan.

Sidang lanjutan akan diagendakan pada 12 november 2018 dengan agenda persidangan keterangan dari saksi fakta dan melengkapi bukti-bukti tambahan dari kedua belah pihak.